Apindo menyoroti risiko kebijakan penghematan dan refocusing anggaran negara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dunia usaha mengingatkan bahwa kebijakan penghematan anggaran negara berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang cukup luas terhadap berbagai sektor riil yang selama ini sangat bergantung pada belanja pemerintah, seperti konstruksi, manufaktur, hingga UMKM. Simak selengkapnya hanya di Gagasan dan Isu Strategis Indonesia.
Apindo Ingatkan Risiko Penghematan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti kebijakan pemerintah terkait efisiensi dan penghematan anggaran negara yang dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Dunia usaha mengingatkan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu sektor-sektor produktif yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya penting untuk menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas makroekonomi. Namun, ia menilai pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif agar tidak menekan aktivitas sektor riil yang memiliki efek pengganda tinggi.
Menurut Apindo, jika kebijakan penghematan tidak mempertimbangkan dampak ke dunia usaha, maka risiko perlambatan ekonomi bisa meningkat. Hal ini terutama terjadi pada sektor yang sangat bergantung pada belanja pemerintah seperti infrastruktur dan industri pendukungnya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Refocusing Anggaran Bisa Tekan Sektor
Apindo menyoroti bahwa upaya refocusing anggaran kementerian dan lembaga berpotensi berdampak pada berbagai sektor penting dalam perekonomian. Sektor konstruksi dan infrastruktur disebut sebagai salah satu yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan belanja pemerintah.
Selain itu, industri pendukung seperti semen, baja, dan bahan bangunan juga diperkirakan akan merasakan dampaknya secara langsung. Sektor lain seperti Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), transportasi, hingga UMKM dalam rantai pasok pemerintah juga tidak luput dari risiko perlambatan aktivitas ekonomi.
Menurut Apindo, belanja pemerintah selama ini memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, setiap pengurangan atau pergeseran anggaran perlu dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas sektor usaha.
Baca Juga: Shock! Nias Utara Kini Punya Listrik PLN, Warga Tak Perlu Gelap Lagi
Dunia Minta Kebijakan Lebih Selektif
Apindo menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor produktif. Dunia usaha mendorong adanya pendekatan selektif dengan tetap menjaga belanja yang memiliki multiplier effect tinggi.
Menurut Shinta Kamdani, kebijakan fiskal seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Jika tidak, maka potensi perlambatan dapat menjalar ke berbagai sektor usaha yang saling terhubung dalam rantai pasok nasional.
Ia juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan disrupsi di lapangan. Dengan komunikasi yang baik, dampak negatif dari kebijakan fiskal dapat diminimalkan.
Dorongan Stimulus Dan Deregulasi
Selain menyoroti penghematan anggaran, Apindo juga menilai perlunya stimulus yang menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara seimbang. Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang dapat menjaga biaya operasional tetap terkendali dan arus kas perusahaan tetap sehat.
Dari sisi supply, Apindo mendorong adanya penurunan biaya usaha seperti pajak, logistik, energi, dan kepatuhan regulasi. Sementara itu, dari sisi demand, pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil.
Apindo juga menekankan pentingnya percepatan deregulasi dan penghapusan hambatan birokrasi yang dapat mengganggu produktivitas dunia usaha. Dengan langkah tersebut, diharapkan ekonomi nasional tetap stabil meskipun menghadapi tekanan global seperti kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com