Dana desa di Desa Mandiri, Kabupaten Sleman, turun drastis menjadi hanya Rp 200 juta, memaksa proyek infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi.
Warga merasakan dampak langsung, terutama petani dan pedagang lokal, sementara BLT kini hanya bisa diberikan untuk satu KPM per RT. Pemerintah desa mengupayakan prioritas bantuan tunai dan mengajukan tambahan dana ke kabupaten.
Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya hanya ada di Gagasan dan Isu Strategis Indonesia.
Dana Desa Turun Drastis, Infrastruktur di Desa Ini Batal Total
Penurunan dana desa di sejumlah wilayah mulai berdampak signifikan. Salah satunya terjadi di Desa Mandiri, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di mana anggaran dana desa tahun ini hanya tersisa Rp 200 juta, jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini membuat proyek pembangunan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan dan saluran irigasi, batal total.
Kepala Desa Mandiri, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa kondisi ini memaksa pihak desa menunda semua proyek fisik yang sudah direncanakan sejak awal tahun. “Semuanya terpaksa dibatalkan karena dana tidak cukup. Kami harus prioritaskan program yang langsung menyentuh warga, seperti bantuan tunai.
Warga menyatakan kekecewaannya, terutama petani dan pedagang lokal yang berharap perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas dan perekonomian desa. Jalan yang rusak dan saluran irigasi yang tak diperbaiki membuat aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu, dan potensi hasil pertanian menurun.
BLT Hanya Cukup untuk Satu KPM
Selain proyek infrastruktur yang batal, bantuan langsung tunai (BLT) juga terpaksa dikurangi. Tahun ini, BLT hanya bisa diberikan kepada satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per RT, jauh dari harapan warga yang membutuhkan bantuan.
Kepala Dusun setempat menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil karena keterbatasan dana. “Sebelumnya kami bisa menyalurkan BLT kepada beberapa keluarga di setiap RT. Tahun ini harus pilih satu yang paling membutuhkan,” ungkapnya. Hal ini memicu protes lembut dari beberapa warga yang merasa terdampak ekonomi akibat pandemi dan inflasi.
Pemerintah desa berharap, pemerintah pusat dan provinsi dapat segera menambah alokasi dana desa agar bantuan dapat menyasar seluruh keluarga terdampak. Warga berharap BLT tidak hanya simbolis tetapi benar-benar membantu kebutuhan pokok sehari-hari.
Baca Juga: Tak Sekadar Seremonial, Aksi PIA DPR di Ramadan Ini Bikin Haru!
Proyek Infrastruktur Terhenti Ekonomi
Penundaan proyek infrastruktur berdampak langsung pada perekonomian lokal. Petani mengalami kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar karena jalan yang rusak, sementara pedagang lokal sulit menerima pasokan barang. Hal ini memunculkan risiko meningkatnya harga barang di desa dan menurunnya daya beli masyarakat.
Selain itu, proyek infrastruktur yang batal juga menunda penciptaan lapangan kerja bagi warga desa. Pekerja harian yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari pembangunan jalan dan fasilitas desa kini kehilangan peluang tersebut. Para pemuda desa pun mengaku frustasi karena kesempatan kerja lokal berkurang.
Situasi ini mendorong warga dan aparat desa untuk mencari solusi sementara, seperti gotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Meski demikian, mereka menyadari keterbatasan sumber daya dan perlunya intervensi pemerintah yang lebih besar.
Harapan dan Respons Pemerintah
Kepala Desa Mandiri menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan bantuan BLT tersalurkan dan kebutuhan mendesak warga terpenuhi. Namun, pihak desa juga aktif mengajukan usulan tambahan dana desa ke pemerintah kabupaten agar proyek infrastruktur dapat dilanjutkan.
Beberapa anggota DPRD daerah menyatakan keprihatinan atas penurunan anggaran desa dan berjanji memperjuangkan tambahan alokasi dalam APBD perubahan. Mereka menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap warga terdampak.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com