Prabowo heran dengan aturan baru BUMN: diaudit negara, tapi cucu usaha dikecualikan, kontroversi ini bikin netizen penasaran.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyoroti aturan baru soal BUMN yang dinilai tidak adil. Ia mempertanyakan mengapa cucu usaha tidak termasuk dalam audit negara. Perdebatan ini menjadi sorotan publik dan media sosial. Banyak yang penasaran bagaimana aturan ini berdampak pada transparansi dan pengawasan perusahaan negara. Pesan Prabowo menekankan pentingnya kesetaraan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, agar tidak ada celah yang merugikan kepentingan negara dan Strategis Indonesia.
Aturan Audit BUMN Jadi Sorotan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keheranannya atas aturan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mempertanyakan mengapa BUMN yang merupakan aset negara tetap boleh diaudit oleh negara, namun aturan itu tidak berlaku untuk entitas turunannya seperti anak atau cucu usaha. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Tasyakuran HUT ke‑1 Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Prabowo menyebut aturan tersebut terasa aneh dan tidak logis karena membatasi ruang lingkup audit hanya pada perusahaan induk. Ia secara terbuka bertanya dari mana asal aturan yang demikian, karena menurutnya hal itu dapat membuka celah pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan aset negara.
Pertanyaan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN melalui konsolidasi manajemen dalam suatu lembaga terpusat. Menurut Prabowo, audit negara seharusnya berlaku untuk semua entitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aset negara.
Pernyataan ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, terlebih ketika struktur perusahaan semakin kompleks dengan banyaknya anak, cucu, bahkan cicit usaha.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Jumlah Entitas BUMN Yang Meningkatkan Kompleksitas
Prabowo menyoroti fakta bahwa sejumlah perusahaan pelat merah kini memiliki banyak anak dan cucu usaha, bahkan mencapai ratusan entitas di bawah naungan satu induk. Ia mencontohkan PT Pertamina (Persero) yang menurut laporannya memiliki sekitar 200 anak dan cucu usaha.
Menurutnya, struktur yang sangat kompleks ini membuat pengelolaan menjadi tidak efisien jika tidak ada mekanisme pengawasan yang menyeluruh. Karena itu ia mempertanyakan logika aturan yang mengecualikan audit bagi entitas turunannya.
Prabowo menyatakan bahwa tidak ada teori manajemen profesional di dunia yang mendukung pengelolaan ribuan entitas secara efektif tanpa adanya standar dan audit yang konsisten. Hal ini menunjukkan risiko tata kelola yang kurang transparan.
Sorotan publik pun meningkat, karena konsolidasi dan audit menyeluruh dianggap penting untuk menghindari penyalahgunaan aset negara. Banyak pihak berharap aturan ini direvisi agar mencakup semua entitas perusahaan negara.
Baca Juga: Puluhan WNI Dipulangkan Pemerintah Dari Iran Akibat Konflik Memanas!
Peran Danantara Indonesia Dalam Tata Kelola BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan peran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dalam mengelola BUMN dan aset negara. Ia menyebut konsolidasi di bawah satu manajemen seperti Danantara penting untuk menciptakan standar tata kelola yang lebih baik.
Prabowo menambahkan, setelah satu tahun berdiri, Danantara menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan aset dan sistem pengawasan. Meski begitu, ia tetap menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan agar tata kelola BUMN memenuhi standar akuntabilitas global.
Isu Audit Sebagai Sarana Pengawasan
Audit merupakan alat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, termasuk dalam konteks BUMN. Prabowo menilai aturan yang membatasi audit bisa menjadi celah yang memungkinkan praktik tidak sehat di lingkungan perusahaan negara.
Dengan demikian, audit yang mencakup semua lapisan perusahaan, termasuk anak dan cucu usaha, dapat meningkatkan transparansi manajemen dan laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Beberapa pengamat ekonomi menyebut bahwa audit yang efektif dan menyeluruh sangat penting untuk memperkuat kepercayaan investor dan publik terhadap BUMN. Tanpa audit yang memadai, risiko risiko penyimpangan semakin tinggi. Masukan dari berbagai pihak mengusulkan agar aturan audit disesuaikan agar mencakup semua entitas yang berafiliasi dengan aset negara, termasuk anak dan cucu usaha BUMN.
Respon Publik Terhadap Pernyataan Prabowo
Pernyataan Prabowo ini langsung menyita perhatian publik dan media sosial. Banyak netizen yang bereaksi terhadap pernyataan tersebut, baik mendukung maupun mengkritik aturan yang dinilai janggal. Sebagian masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah melakukan revisi terhadap aturan audit BUMN agar seluruh struktur perusahaan negara dapat diawasi secara ketat oleh lembaga negara.
Sementara itu, ada pula yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketidakjelasan aturan dapat membuka peluang praktik tidak sehat dalam pengelolaan aset negara. Isu ini menjadi perbincangan hangat di antara kalangan profesional dan akademisi, karena dianggap menyentuh aspek penting dalam tata kelola ekonomi nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari www.google.com